image

foto ilustrasi - istimewa

14 Februari 2018 | 22:18 WIB | Suara Kedu

Jogja Ujung Tombak Perlawanan Intoleransi

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkompinda) dan puluhan organisasi masyarakat (ormas) di Bangsal Kepatihan Pemda DIY, Rabu (14/2) mendeklarasikan 'Jogja Damai Menolak Kekerasan, Indonesia, dan Radikalisme'. Deklarasi yang dihadiri pimpinan dan berbagai tokoh masyarakat di Yogyakarta tersebut, sebagai ujung tombak perlawanan terhadap intoleransi, radikalisme, dan politik adu domba. Dalam kesempatan itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai orang nomor satu di Yogyakarta, berharap deklarasi ini tidak menjadi 'macan kertas'. 

''Deklarasi ini seperti yang dilakukan jelang pemilihan 2014 lalu dan diikuti pedoman kerja di tingkat daerah. Deklarasi ini jangan sampai menjadi dokumen mati atau macan kertas,'' kata Ngarsa Dalem, panggilan akrab Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sikap toleransi masyarakat, lanjut Ngarsa Dalem, sekarang dibutuhkan guna menghapus stigma kota intoleran yang dari beberapa survei menempatkan Yogyakarta di peringkat atas. DIY dinilai tidak toleran hal dalam pelaksanaan ibadah di rumah, kriminalisasi, dan diskriminasi berdasarkan agama.

Menurut Sultan, sebenarnya Yogyakarta memiliki modal sosial kerukunan dan akar sejarah yang kuat. Di mana setiap warganya menjaga kerukunan, penuh toleransi, dan cinta damai. Bahkan ibadah di rumah sudah merupakan kebudayaan dan dinilai menjadi penyatu masyarakat.

Oleh karena itu, Sultan mengajak kepada semua warga masyarakat mewaspadai dan melawan pihak-pihak yang ingin memecah belah dengan politik adu domba berkedok agama. ''Kita tularkan semangat ini secara nasional, sama seperti sejarah Republik Yogyakarta dulu,'' ujar Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang juga Raja Keraton Yogyakarta.

Menurut Sultan, alasan pemimpin revolusi menjadikan DIY sebagai ibu kota republik, karena masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang berujung semangat Bhinneka Tunggal Eka. Untuk itu, Sultan mengajak warga melawan pihak-pihak yang ingin memecah belah dengan politik adu domba.

Menyinggung soal aksi penyerangan Gereja Santa Lidwina, Sultan menilai ada pihak luar yang ingin merusak kedamaian Yogyakarta. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. ''Bila memang ada keributan yang berbasis agama, percayakan kepada polisi untuk menyelesaikannya agar tidak melebar,'' pinta Sultan.

Sementara Kapolda DIY, Brigjen Ahmad Dofiri mengatakan, sebagai ujung tombak perlawanan intoleransi, masyarakat diminta untuk tidak percaya kepada berbagai informasi yang tersebar di media sosial.

Berbagai isu digulirkan oleh pihak tidak bertanggung jawab terkait penyerangan Santa Lidwina, bahkan beberapa isu seperti ingin mengadu domba. ''Saya minta percayakan kepada kami untuk menuntaskannya,'' ujar Kapolda.

Kapolda memastikan, saat ini pelaku penyerangan hanya satu orang yang tindakannya didasari paham radikalisme. Saat ini penangganannya sepenuhnya berada di Tim Densus 88. Meski ditempatkan sebagai kawasan intoleran, Kapolda menyakini hal itu tidak terbukti di lapangan.

Sebab, lanjut Kapolda, banyak kegiatan-kegiatan berbasis agama yang mendatangkan masa besar dilaksanakan di Yogyakarta. Salah satunya adalah pelaksanaan 'Asia Youth' tahun lalu. Data di polda menyatakan, aksi intoleran ini dilakukan kelompok kecil untuk merusak kedamaian. 

(Sugiarto /SMNetwork /CN40 )