image

foto ilustrasi - istimewa

14 Februari 2018 | 21:06 WIB | Parlemen Zaman Now

Penanganan HIV AIDS Perlu Perhatikan Dampak Negatif Sosial Ekonomi

PEKALONGAN, suaramerdeka.com- Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pekalongan yang membahas tentang Raperda Penanganan HIV AIDS, Rosi Ardiyanti, memina supaya penanganan penyakit menular HIV AIDS di wilayah Kota Santri agar memperhatikan dampak negatif terutama soal kesehatan, ekonomi dan sosial. Permintaan itu disampaikan di sela-sela memimpin rapat membahas mengenai hasil kajian draf Raperda tersebut di ruang rapat DPRD Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang kemungkinan menjadi dampak dalam hal penanganan penanggulangan HIV AIDS di Kota Santri. 

"Dampak negatif dalam penanganan penanggulangan HIV AIDS harus dipikirkan, seperti faktor kesehatan, ekonomi dan sosial. Langkah-langkah strategis dan segala perangkat yang diperlukan untuk penanggulangan HIV ADIS harus dipersiapkan," tambah politisi perempuan Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pekalongan, Moh Nurkholis menyatakan, awalnya raperda HIV AIDS yang sedang dibahas oleh pansus menjadi satu bagian dengan Raperda Tuberculosis. Namun, lanjut dia, dalam perjalannya raperda dibuat secara terpisah, penanggulangan HIV AIDS dibuat raperda sendiri, adapun untuk untuk penanggulangan Tuberculosis juga disusun raperda. "Kami selaku pengusul raperda tersebut, tentu akan mengawal raperda HIV dan Tuberculosis," katanya, Rabu (14/2).

Menurut dia, usulan penyusunan penanggulangan HIV AIDS dan Tuberculosis dilandasi atas pemikiran, bahwa berdasarkan analisa dan informasi yang masuk ke dirinya, para penderita dua penyakit tersebut didominasi dari masyarakat kalangan bawah atau tidak mampu. Untuk itu, pemerintah harus hadir membantu mereka supaya bisa tertangani dengan baik.

Dalam raperda tersebut juga dicantumkan pemerintah daerah berkewajiban membentuk sebuah lembaga yang khusus untuk menangani dua penyakit tersebut. Lembaga tersebut diisi dari berbagai kalangan mulai dari perwakilan pemerintah, praktisi dan organisasi kemasyarakatan yang fokus bergerak dibidang penanggulangan HIV AIDS dan Tuberculosis. 

"Mengenai nama bisa HIV AIDS Center atau Tuberculosis Center. Tapi yang paling penting itu lembaga itu harus memenuhi berbagai kalangan, mulai dari perwakilan pemerintah, praktisi dan organisasi kemasyarakatan yang fokus bekerja dalam bidang penanganan HIV AIDS dan Tuberculosis," jelasnya.

Mengenai struktur organisasinya, kata Nurkholis, lembaga tersebut bisa bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Pekalongan atau masuk dalam bagian di Dinas Kesehatan. Apabila Raperda tersebut disahkan, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk membentuk lembaga tersebut sebagai langkah menangani atau menanggulangi penyakti HIV AIDS dan Tuberculosis. 

(Agus Setiawan /SMNetwork /CN40 )