image

Focus Group Discussion Prospek dan Tantangan Pembiayaan Produktif di Jawa Tengah yang diselenggarakan Bank Jateng , Rabu (14/2). (Foto: suaramerdeka.com /Cun Cahya)

14 Februari 2018 | 16:41 WIB | Ekonomi dan Bisnis

Bank Jateng Syariah Fokuskan Pembiayaan Produktif ke UMKM

SEMARANG, suaramerdeka.com -Industri perbankan syariah semakin gencar menyalurkan pembiayaan di sektor produktif salah satunya sektor UMKM.  Bank Jateng Syariah di tahun 2018 ini mengejar pertumbuhan pembiayaan produktif 10 persen untuk korporasi, 40 persen UMKM dan 40 persen konsumer. 
 
Hanawijaya Direktur Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng Syariah mengatakan pembiayaan yang telah disalurkan sampai 31 Desember 2017 telah mencapai Rp 42,45 triliun meningkat 17,39 persen dari posisi akhir Desember 2016 yang tercatat Rp 36,16 triliun. 
 
Tahun ini Bank Jateng Syariah menargetkan akan ada 600 sampai 700 UMKM yang akan digarap. Namun menurutnya masih terkendala kurangnya SDM untuk mendampingi. 
 
"UMKM menjadi satu permasalahan karena rasio satu orang menangani UMKM tidak boleh lebih dari 40 debitur, ini maksimum orang bisa fokus merawat bukan hanya mencari," katanya saat Focus Group Discussion  Prospek dan Tantangan Pembiayaan Produktif di Jawa Tengah, Rabu (14/2). 
 
Selain itu pembiayaan UMKM juga dilakukan melalui kluster agar mitigasi risikonya tidak terlalu berat.
 
Ketua Kadin Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara menambahkan pembiayaan sektor produktif memang sangat dibutuhkan para UMKM namun permasalahan yang sering dijumpai ketika dilevel atas dipermudah tetapi sampai di level bawah mensyaratkan ketentuan yang memberatkan pelaku UMKM. 
 
"Seperti jaminan yang harus tersedia karena tidak semua UMKM memiliki jaminan," ucapnya. 
 
Menurutnya harus ada sinergi antara bank, UMKM, pemerintah atau asosiasi yang bisa ikut menjamin bagi UMKM yang diseleksi. Sehingga ketika mengajukan pembiayaan produktif dapat dipermudah.
 
Suharnomo Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro menjelaskan pembiayaan sektor produktif memang harus ada unsur pembinaan dari perbankan.
 
Bank juga harus mengedukasi tidak sekedar langsung terima jadi tapi juga ikut dalam proses untuk menjadikan entrepreneur-entrepreneur salah satu dari tanggung jawab perbankan. 
 
"Tugas pemerintah sebagai regulator untuk melihat ada prospek sebagian masyarakat bergerak disitu, tenaga kerja banyak terserap tetapi ada leg tidak bankable. Dan regulator harus mengandeng pihak lain kampus saya rasa cukup menjadi konsultan," jelasnya. 
 
Terkait SDM perbankan syariah yang kurang banyak dalam melakukan pendampingan ke UMKM, Suharnomo menawarkan untuk bisa bekerjasama kampus dengan memberdayakan mahasiswa. 

(Cun Cahya /SMNetwork /CN41 )