image

Foto: Istimewa

14 Januari 2018 | 17:05 WIB | Ekonomi dan Bisnis

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Temui Banyak Kendala

JAKARTA, suaramerdeka.com- Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dinilai belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat luas. Regulasi tersebut juga belum memiliki pengaruh yang signifikan bagi tumbuhnya dunia industri dan percepatan industri halal.

"Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah diresmikan pada 10 Oktober 2017 yang lalu, namun belum dapat berfungsi sebagamana mestinya sesuai yang dimandatkan UUJPH, karena terkendala oleh berbagai hal," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Halal Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah seperti dilansir Republika, Minggu (14/1).

Menurutnya, BPJPH menghadapi tantangan yang berat dalam menjalankan tugas sebagaimana layaknya sebuah lembaga baru yang memerlukan waktu untuk menata organisasi dan konsolidasi.

"Hingga saat ini BPJPH belum siap untuk menerima dan melayani permohonan sertifikasi halal. Ketidaksiapan ini karena berbagai kendala yang belum kunjung juga bisa terurai, antara lain belum ada satupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang lahir dan mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI," ungkapnya.

Syarat terbentuknya sebuah LPH harus memiliki Auditor Halal yang telah memperoleh sertifikasi Majelis Ulama Indonesia sesuai Pasal 14 Ayat 1 huruf h.

"Sampai saat ini kenyataanya belum ada satupun LPH yang mengajukan akreditasi ke BPJPH dan MUI. Sekaligus belum dapat merumuskan secara bersama mengenai standar akreditasi untuk LPH," ucapnya.

Kemudian, permasalahan ego sektoral pada tingkat kementerian menyebabkan masih belum maksimalnya kordinasi lintas kementerian dalam rangka mempercepat lahirnya Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Selain itu  BPJPH belum dapat membangun Sistem Pendaftaran Sertifikasi Halal berbasis online. Belum lagi terkait dengan permasalahan Logo Sertifikat Halal.

"Hal yang sangat rumit, karena berkaitan dengan kepercayaan publik kita semua maklum. Masyarakat dan Umat Islam sudah mempercayai logo halal MUI dengan simbol-simbolnya yang sudah melekat dan masyarakat sangat tidak mudah bila harus digantikan dengan logo yang lain. Ini karena berkaitan dengan image dan keyakinan dan kepercayaan umat kepada MUI karena bila kepercayaan masyarakat goyah akan berakibat serius bagi dunia industri dan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Untuk itu, dia menyarankan, agar dunia usaha tidak dirugikan dan tetap berjalan dengan memperoleh sertifikasi halal atas produk-produknya, ketentuan Pasal 59 dan 60 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai ketentuan peralihan agar tetap menjadi landasan bagi LPPOM MUI untuk tetap menjalankan kewenanganya melakukan sertifikasi halal.

(RPK /CN41 )